Persoalan Air Bersih di Kaburea, Bambang Noerdiansyah: Pemkab Nagekeo Jangan Tutup Mata

NAGEKEO - Persoalan air bersih di Dusun Kaburea, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, saat ini menjadi masalah serius yang harus segera disikapi.

Betapa tidak, bertahun-tahun lamanya warga Kaburea diselimuti oleh persoalan air bersih ini bahkan sering kali keluhan mereka disuarakan, namun tak kunjung diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Baca juga: Merasa Dirugikan, Nasabah Bank Mandiri Taspen Palangka Raya Laporkan OJK

Seperti yang dikatakan salah seorang pengamat masalah sosial, Bambang Noerdiansyah. Menurutnya, masalah air bersih yang terjadi di Kaburea saat ini merupakan persoalan dimana itu menjadi kebutuhan vital yang seharusnya tidak perlu menunggu lama untuk direspon oleh Pemkab Nagekeo.

Bukan hanya di Kaburea, bahkan kata Bambang, persoalan air bersih itu juga diamatinya masih terjadi di dalam kota Mbay dan pinggiran kota Mbay seperti Waekokak, Marapokot, Nangadhero dan termasuk Watuapi Totomala.

Baca juga: Ketua Umum Relawan Teman Ibu Kawan Anak Nusantara : Hak Setiap Anak Harus Dijunjung Tinggi

"Setiap tahun bicara tentang air bersih selalu bahas di DPRD dengan anggaran juga tidak sedikit. Bukan hanya di Kaburea termasuk di dalam radius kota Mbay itu sendiri mulai dari Waekokak, Marapokot, Nangadhero dan Watuapi/Totomala selalu masalah dengan air bersih ini, " kata Bambang kepada indonesiasatu.co.id, Selasa (07/6/2022).

Bambang membandingkan, secara akumulasi anggaran jika masyarakat terus membeli air tangki, maka, pengeluaran lebih besar dari pada iuran bulanan yang langsung dikelola oleh PDAM.

Baca juga: Ancaman Radikalisme Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Digital

Dirincikan juga bahwa, pengeluaran masyarakat jika setiap empat harinya membeli air dengan harga 50 ribu per-tengki, maka, masyarakat harus mengeluarkan uang 300 bahkan sampai dengan 400 ribu rupiah setiap bulannya hanya untuk kebutuhan air.

"Banyak masyarakat yang sampai saat ini menggunakan air tengki yang dijual. Kalau dihitung secara anggaran, maka lebih besar pengeluaran setiap bulan berbanding dengan yang dikelola PDAM. Kita hitung saja setia per-4 hari masyarakat membeli air itu dengan harga 45 ribu sampai 50 ribu per tengki, berarti kalau dikalikan satu bulan, maka pengeluaran mereka 300 ribu bahkan sampai 400 ribu per-bulan, " sebutnya.

Baca juga: FMN : Samarinda Siapkan Diri Songsong IKN

Menurut Bambang, Dinas PUPR Nagekeo melalui Program Sambungan Rumah (PSR) seharusnya lebih mengutamakan atau mengjangkau wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan program itu termasuk berkaitan dengan urusan air bersih. Dimana menurutnya lagi, Kaburea adalah daerah terbuka namun seolah-olah daerah itu terisolasi.

Kesalnya ia ungkapkan juga, Pemkab Nagekeo jangan selalu mengutamakan atensinya ke daerah yang dimana dari sisi politik menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara daerah yang dianggap tidak menguntungkan, diabaikan persoalannya.

Baca juga: Ketua PKS Kaltim: Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan IKN, Terus Ditingkatkan

"Mestinya dari Dinas PUPR Nagekeo kemarin, ada program sambungan rumah itu harus bisa mengjangkau sampai ke wilayah-wilayah yang menurut saya Kaburea itu, terbuka tapi seolah-olah daerah isolasi. Jangan mereka bantu daerah-daerah yang dari sisi politik menguntungkan pihak-pihak tertentu sedangkan daerah-daerah yang tidak untung dari sisi politik, mereka abaikan. Jangan melihat Kaburea itu dari sisi penduduknya dan mereka ketika tinggal di Nagekeo maka mereka semuanya orang Nagekeo yang punya hak harus diperhatikan oleh pemerintah siapa pun itu. Pemkab Nagekeo jangan tutup mata, " tandasnya.